MAMUJU, Mediasuaranegeri.com – Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Mamuju akan segera dievaluasi. Hal itu ditegaskan oleh Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, saat membuka Forum OPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mamuju Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Mamuju, Mamuju 16 April 2025.
Sutinah membeberkan telah menerima banyak laporan dan keluhan tentang keberadaan PPPK yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, bahkan dikatakan sangat jarang berada di tempat kerjanya.
“Hal ini dinilai sangat miris, sebab pengangkatan PPPK yang diharapkan menjadi penunjang tugas birokrasi pada layanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat, seperti guru dan tenaga kesehatan, justru menjadi “beban” karena sebagian tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi,” tuturnya.
Padahal disisi lain kata Sutinah, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah mengurangi sejumlah belanja strategis seperti pembangunan infrastruktur demi menyiapkan gaji PPPK yang mencapai milyaran rupiah dari APBD Mamuju.
Menyikapi hal itu, Sutinah meminta para camat maupun kepala desa untuk memberikan laporan terhadap kinerja PPPK yang bertugas di wilayahnya untuk dievaluasi dan akan diberi sanksi tegas dengan tidak lagi memperpanjang SK terhadap mereka yang malas, tegasnya.
(Diskominfosip/AR)
***
