SULBAR, Mediasuaranegeri.com – Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulbar mendesak serta meminta dengan tegas Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat harus segera melakukan sidang evaluasi Kepada salah satu oknum anggota DPRD Provinsi Sulbar yang merupakan usungan dari salah satu partai, yang kemudian diduga melakukan VCS (video call seksual) dengan salah seorang perempuan, melalui bukti screenshot.
Video yang sempat beredar di media social Facebook sempat di screenshot oleh Jack Paridi, tim Advokasi dan kampanye Gebrak Sul-bar sebelum di hapus oleh pemilik akun social media tersebut, kemudian didiskusikan oleh gebrak sulbar.
“Hasil screenshot tersebut kami akan jadikan sebagai bukti awal dan bahan evaluasi. Hal ini menjadi sebuah perbuatan yang tentu saja kami anggap menciderai lembaga DPRD Se-Indonesia serta melanggar aturan kode etik, dan jelas menciderai lembaga Partai,” ucapnya.
Olehnya itu, pihak Gebrak Sulbar meminta dengan tegas kepada pimpinan DPRD Sulbar untuk segera melakukan rapat evaluasi serta mengklarifikasi atas video yang sempat tersebar di social media tersebut dengan menggunakan aturan yang berlaku.
“UU No.44 Thun 2008 tentang pornografi Pejabat Pemerintah yang melakukan pornografi dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 miliar, serta memberhentikan oknum tersebut dari jabatannya,” jelasnya.
Dari hal itu, saat ini tim investigasi GEBRAK SULBAR telah menyiapkan laporan untuk dibawa ke kepolisian untuk ditindak lebih lanjut, serta membangun komunikasi kepada beberapa LBH dan lembaga mahasiswa untuk penguatan HUKUM.
“Namun sebelum, kami masih harus mendorong ke lembaga DPRD untuk kemudian memerintahkan oknum tersebut untuk mengklarifikasi, atas tersebarnya video pornografi tersebut,” ucapnya.
“Jika lembaga DPRD Sulbar tidak melakukan evolusi dan sidang serta memberhentikan oknum tersebut, maka kami dari Gebrak Sulbar akan menempuh jalur Hukum,” tandasnya.(M/*)
***
