MAMUJU, MEDIASUARANEGERI – Jelang satu minggu pemungutan suara Pilkada Bupati Mamuju, berbagai upaya yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Mamuju bahwa bantuan stimulan Gempa tahap II akan segera cair, salah satunya dengan menurunkan tim validasi atau pendamping.
Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menganggarkan sebanyak Rp.1 miliar untuk tim pendamping melakukan validasi meskipun dana bantuan stimulan gempa tahap II belum jelas kapan cairnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi para aktivis.
Salahsatu Aktivis Sulbar, Abdillah, menyampaikan bahwa gerakan yang dilakukan BPBD Kabupaten Mamuju satu minggu menjelang pencoblosan Pilkada Bupati Mamuju perlu di curigai.
“Apapun cocokloginya, dugaan kami sangat kuat jika tim validasi ini tim sukses, karena Bantuan stimulan gempa tahap II jelas gagal di keluarkan Pemerintah kabupaten Mamuju sebelum Pilkada Kabupaten Mamuju Seperti yang dijanjikan Paslon Nomor urut 1 Sutinah Suhardi di beberapa tempat kampanyenya, namun berbagai upaya tetap dilakukan” ujar Abdillah.
Abdillah pun menyampaikan jika memang mau di paksakan turun tim validasi data, ini harus di awasi oleh Kepolisian dan TNI untuk memantau pergerakan tim validasi.
“Bawaslu tidak punya kekuatan untuk mendampingi tim validasi rasa rasa tim sukses ini. Kalau memang mau di paksakan pihak kepolisian Polresta Mamuju harus menurunkan seluruh personel dan kalau tidak cukup harus meminta ke tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan pengawasan,” tambah Abdillah.
Sebelumnya Kepala BPBD Mamuju, M. Taslim, menjelaskan bahwa pembekalan ini merupakan persiapan sebelum tim turun untuk menilai dan memverifikasi data warga yang membutuhkan bantuan.
Tenaga pendamping ini terdiri dari personel BPBD, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), serta tenaga teknis lainnya yang akan bertugas melakukan penilaian dan validasi data di lapangan. Namun, pihak TNI dan Polri tidak dilibatkan dalam pengawasan tim pendamping.
(*)
