MAMUJU || SUARANEGERI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamuju secara resmi menyerahkan Enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Kabupaten Mamuju untuk dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya serta Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hasil Penyelengaraan urusan Pemda Kabupaten Mamuju tahun 2022 pada Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Mamuju, Rabu (29/3/2023).
Rapat paripurna tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Mamuju Samsuddin Hatta, yang dihadiri Bupati Mamuju Hj.Sitti Sutinah Suhardi, Anggota DPRD Mamuju serta para Kepala OPD Pemkab Mamuju.
Ft.Ist
Adapun Enam Ranperda yakni, Ranperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra, Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor, Ranperda Tentang Pengarus utamaan Gender, Raperda tentang Tatacara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat pula Ranperda yang telah memasuki tahapan pengesahan yakni, Ranperda pengelolaan Keuangan daerah.
Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi mengatakan, mengurai pentingnya sejumlah Ranperda yang telah di dorong ke DPRD untuk dapat diundangkan guna mendukung peningkatan performa Pemerintah Kabupaten Mamuju, terutama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ucapnya.
Selain itu, Hj.Sutinah mencontohkan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dijadikan payung hukum untuk dapat mengatur pungutan pajak dan retribusi yang tentu akan sangat mempengaruhi Pendapatan Daerah.
“Saya mengapresiasi atas sinergitas yang ditunjukkan lembaga DPRD Mamuju yang telah bersama-sama mendorong pencapaian Visi Mamuju Keren sebagai tujuan utama pembangunan daerah, melalui penjabaran tugas dewan sebagai mitra Pemerintah Daerah,” ucapnya Bupati Mamuju yang juga satu-satunya penjabat Bupati Perempuang pertama di Sulbar.(*)
Laporan: Dirman
