SUARANEGERI || PASANGKAYU – Badan Pemeriksa Kuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun 2019 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu Provinsi Sulawesi barat.
Pemberian WTP atas LHP LKPD tahun 2019 dari BPK RI kepada Pemkab Pasangkayu yang kelima kalinya ini lain dari pada sebelumnya. Pasalnya, Penyerahan kali ini melalui via video conference (Vicon), pada Jum’at (26/6/2020) yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulbar Muhamad Toha Arafat kepada Bupati Pasangkayu H. Agus Ambo Djiwa.
Hadir pada penyerahan tersebut, Sekkab H. Firman, Ketua DPRD Pasangkayu Hj. Alwiaty, Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu Arwin, Inspektur Inspektorat Pasangkayu H. Rahmat K Turusi dan Kepala BPKAD Pasangkayu Imran Makmur.
“Atas LHP LKPD 2019 pemerintah Kabupaten Pasangkayu, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah berhasil mempertahankan opini WTP lima kali berturut-turut” ungkap kepala BPK Perwakilan Sulbar Muhamad Toha Arafat.
Selain itu, Ia juga berharap opini WTP yang diraih dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Pasangkayu untuk tetap menjaga komitmen dalam mewujudkan pengelolaan Pemerintahan yang ankutabel dan transparan. harapnya Muhammad Toha Arafat.
Ket foto: (kanan) Bupati Pasangkayu H. Agus Adj, Ketua DPRD Pasangkayu Hj. Alwiaty tengah menandatangani berita acara penyerahan Opini WTP
Dari hal tersebut, Bupati Pasangkayu H. Agus Ambo Djiwa menyampaikan rasa syukurnya atas opini WTP dari BPK RI. Dengan WTP tersebut akan menjadi pemicu bagi pihaknya untuk bekerja semakin baik terutama dalam tata kelola keuangan daerah. Ia juga katakan bahwa, opini WTP yang diraihnya juga tidak terlepas dari bimbingan dan petunjuk dari BPK RI perwakilan Sulbar selama ini.
“Opini WTP yang di raih Pemkab Pasangkayu tidak terlepas dari terbangunnya kerjasama yang baik antara Pemkab dan BPK”. Ucapnya.
Selain itu, Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan.
“Kami sadari masih banyak kekurangan, namun kami berkomitmen untuk terus memperbaiki, sehingga pemerintahan yang akuntabel dan transparan bisa kami wujudkan dengan baik”. pungkasnya. [A]
