MAMUJU, SUARANEGERI – Pemerhati Demokrasi Sulawesi Barat mengelar Aksi demonstrasi di Kantor Bawaslu Mamuju untuk mempertanyakan beberapa persoalan dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Mamuju, 22 Oktober 2024.
Dalam orasinya, Sofly menyampaikan bahwa pihaknya sangat berharap Bawaslu Mamuju bisa bekerja maksimal dan profesional bukan menunggu laporan dari Masyarakat agar Proses pemilihan Bupati di Kabupaten Mamuju bisa terlaksana dengan adil.
“Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan, Temuan pelanggaran Pemilu adalah hasil pengawasan aktif Bawaslu, pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu jadi kami berharap Bawaslu tidak hanya menunggu laporan dari Masyarakat dan bekerja secara profesional,” ucapnya.
Lanjut Sofly, pihaknya juga ingin Pilkada Mamuju ini bisa berlangsung dengan damai, potensi terjadinya konflik atau tidak itu tergantung Kinerja Bawaslu Mamuju.
“Jadi kami minta tolong pak, kepada Panwas Kecamatan dan Panwas Desa agar bekerja dengan baik, dan beberapa kejahatan – kejahatan pilkada Mamuju jika tidak di tangani dengan serius oleh sentra Gakkumdu maka kejahatan – kejahatan terus akan terjadi,” tuturnya.
Dari hal tersebut, pihaknya berharap sentra Gakkumdu agar memproses semua pelanggaran Pilkada Mamuju.
“Kemarin jelas terjadi pelanggaran tapi tidak di sikapi dengan baik oleh Bawaslu akhirnya terus terjadi dan ini akan terjadi dan menjadi bibit konflik,” kata Sofly.
Sementara itu, Aco Riswan koordinator lapangan (Korlap) aliansi pemerhati demokrasi Sulawesi Barat juga menyampaikan, jika saat ini beberapa Persoalan yang di tangani Bawaslu sudah masuk ke tahap selanjutnya.
“Kami bersyukur Kasus Kapus Ranga-Ranga sudah masuk ketahap selanjutnya walaupun beberapa kasus Bawaslu tidak menyampaikan secara rinci alasan kenapa di hentikan.
Aco Riswan berharap Bawaslu Mamuju agar menyampaikan secara terbuka kepada publik untuk tidak menimbulkan narasi tersendiri terhadap penanganan pelanggaran Pemilu.
“Kami juga berharap profesionalitas sentra Gakkumdu dalam bekerja. Jangan terlalu banyak pertimbangan, jika terjadi pelanggaran hukum harus di tegakkan agar tidak terjadi kesalahan – kesalahan terus menerus yang menjadi kebiasaan karena di anggap hal yang biasa karena hukum yang tidak tegas,” tuturnya.
Di waktu yang sama, Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin menyampaikan dalam aksi tersebut, semua kasus dugaan proses pelanggaran Pilkada Kabupaten Mamuju pasti akan di proses sesuai mekanisme penanganannya.
“Kami pasti proses semua kasus pelanggaran Pilkada Pemilu sesuai regulasi dan kewajiban kami. Beberapa kasus dugaan pelanggaran pemilu itu tetap dilanjutkan dan beberapa dihentikan dan kami sudah sampaikan ke pelapor dan terlapor, tinggal menunggu rilis resminya jadi mohon bersabar pasti kami akan rilis secara resmi,” ucapnya.
Lanjut Rusdin, dalam proses penanganan kasus dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Mamuju, Bawaslu Mamuju tidak akan main – main karena Bawaslu Mamuju juga di awasi sentra Gakkumdu Provinsi.
“Saya yang selalu ikuti membahas pelanggaran Pilkada Mamuju, kami betul – betul mengkaji dan tidak main – main karena kita juga diawasi dan di monitorin, yang jelas semua laporan penanganan kasus tindak pidana Pemilu itu kami sudah laporkan ke pelapor sebagai kewajiban kami,” tandasnya. **
