MAMUJU || SUARANEGERI – Polda Sulawesi Barat melalui Bidang Humas (Bid Humas) mengadakan pelatihan dengan tema “Meningkatkan Kompetensi Humas, Sukseskan Pilkada 2024.” Acara ini berlangsung di Hotel Aflah Mamuju pada Rabu (18/9/24) dan dihadiri oleh peserta dari perwakilan Satker Polda Sulbar dan Humas Polres se-Sulawesi Barat.
Pelatihan ini menghadirkan Ketua AMSI Sulawesi Barat dengan materinya Ancaman Cyberspace Dalam Pilkada 2024, Ketua AJI Kota Mandar dengan materi Jurnalistik, dan materi Viralisasi oleh Brigpol Tryono Abidin.
Kabid Humas Kombes Pol Slamet Wahyudi dalam sambutannya menyatakan bahwa pelatihan ini adalah langkah penting untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas komunikasi publik Polri. Menurutnya, di era digital saat ini, peran Humas menjadi sangat vital dalam membangun citra positif dan kepercayaan publik terhadap Polri. Ia berharap personel Humas mampu meningkatkan pemahaman tentang strategi komunikasi publik yang efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
“Kemampuan komunikasi yang tepat sasaran, baik secara lisan, tulisan, maupun visual, sangat diperlukan. Selain itu, membangun hubungan yang harmonis dengan media massa dan publik dalam mengelola isu-isu sensitif dan kontroversial juga menjadi kunci,” ujar Kombes Pol Slamet Wahyudi.
Ketua AMSI Sulawesi Barat, Anhar, dalam paparannya menjelaskan pentingnya memahami dunia digital atau “cyberspace” dalam konteks Pilkada 2024. Dengan perkembangan teknologi dan ruang digital yang semakin terintegrasi, ada peluang dan ancaman yang perlu dihadapi, terutama dalam hal keamanan siber. Anhar menekankan perlunya penguatan keamanan siber untuk mencegah serangan terhadap data pemilih atau situs resmi.
Ia juga mengingatkan akan bahaya disinformasi dan penyebaran hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik secara negatif. Menurutnya, media sosial sering digunakan sebagai alat untuk menyebarkan hoaks dan kampanye hitam yang bisa merusak citra penyelenggaraan pemilu dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu.
“Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara mengenali hoaks dan meningkatkan literasi digital guna mengurangi dampak disinformasi,” kata Anhar.
Anhar juga menyoroti masalah keamanan data pribadi pemilih. Penggunaan teknologi dalam pemilu melibatkan pengumpulan data pribadi, seperti nomor KTP, alamat, dan data sensitif lainnya. Risiko penyalahgunaan data ini untuk tujuan manipulatif, seperti pendaftaran pemilih ganda atau kampanye terselubung, menjadi ancaman nyata yang perlu diwaspadai.
“Tugas kepolisian tidak mudah, apalagi Humas menjadi pintu dalam penegakan hukum dan mencegah terjadinya kekacauan saat pemilu. Deteksi dini sangat penting untuk meminimalisir ruang provokasi dan mengenali manipulasi opini yang dilakukan melalui penggunaan bot dan akun palsu,” tegas Anhar.
Anhar menambahkan, Pilkada 2024 menghadapi tantangan nyata di dunia digital yang berpotensi mengganggu proses demokrasi yang sehat. Untuk mengurangi risiko, diperlukan langkah mitigasi seperti penguatan keamanan siber, edukasi masyarakat tentang literasi digital, dan penegakan hukum yang tegas.
“Kerja kolektif dari semua elemen seperti kepolisian, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi ancaman yang bisa mengganggu jalannya Pilkada Sulawesi Barat 2024,” pungkas Anhar.(*)
