SULBAR || SUARANEGERI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Prov Sulbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka Pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Gubernur atas 2 (dua) Ranperda Prov Sulbar dan Pendapat Gubernur Prov Sulbar atas Penjelasan Pengusul, 3 Ranperda Inisiatif DPRD Prov Sulbar di Kantor sementara DPRD Prov Sulbar, Kamis (7/3/2024).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi didampingi Asisten I M.Jaun sebagai perwakilan Pj. Gubernur dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulbar baik secara luring dan daring.
Adapun 5 (lima) Ranperda tersebut, 2 (dua) diantaranya, Ranperda atas prakarsa Pemerintah Prov Sulbar yakni ;
1. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor.
2. Ranperda Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024-2043
Sementara 3 (tiga) Ranperda atas inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat yaitu ;
1. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
2. Ranperda tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi.
3. Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Adapun yang menjadi fokus pada Pandangan Umum fraksi-fraksi yakni, terkait Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024-2043, yang menurutnya membutuhkan waktu yang lama.
Selain itu, beberapa Fraksi juga mempertanyakan terkait kehadiran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebab pembahasan tersebut tentunya akan melibatkan OPD-OPD.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi yang juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kehadiran Kepala OPD pada saat Paripurna.
“Saya menyayangkan OPD yang tidak hadir dalam rapat, ini Ranperda yang kita bahas melibatkan OPD yang terkait juga,” tuturnya.
Jadi, lanjut Hj. Suraidah berharap ini menjadi atensi bukan saja pada pembahasan APBD.
“Pembahasan APBD kita fokus, tapi pembahasan Ranperda ini juga harus menjadi perhatian, apapun alasannya baik itu perjalanan Dinas luar, karena jangan sampai menjadi kebiasaan jika Pak Gubernur tidak hadir mereka juga tidak hadir,” ujar Suraidah.(*)
Laporan: Man
