JAKARTA || SUARANEGERI – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amir didampingi JF Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyahdi, melakukan pertemuan strategis dengan Direksi PLN Pusat diwakili Executive Vice President Konstruksi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Weddy Bernadi Sudirman dan Vice President Energi Hidro PLN Pusat, Hendro Prasetyawan, di Kantor PLN Pusat, Jakarta bertujuan membahas potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Sulbar. Kamis (16/11/2023).
Kepala Dinas ESDM Sulbar Amir mengatakan, kedatangannya mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) untuk mendorong pengelolaan potensi EBT di Sulbar dan menekankan pentingnya pengelolaan potensi EBT agar segera diimplementasikan dalam pembangunan pembangkit listrik, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
“Saya berharap potensi EBT ini dapat dimasukkan dalam revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun ini, sehingga pembangunan PLTA dapat dimulai pada tahun depan,” ucap Amir
Menurutnya, pembangunan pembangkit listri EBT di Sulbar akan menjawab segala persoalan pemadaman bergilir yang dialami masyarakat Sulawesi, karena kurangnya debit air di pembangkit listrik yang berada di provinsi lain.
“Sulbar memiliki keunggulan dengan sungai-sungai yang memiliki debit air yang konsisten, tidak terpengaruh oleh kekeringan yang panjang,” ujarnya
Selain itu, Amir juga menyinggung adanya enam perusahaan berkeinginan membangun pembangkit listrik EBT di Sulbar. Namun, kata Dia, hingga saat ini, pemerintah pusat belum memberikan kuota untuk pembangunan PLTA di daerah tersebut.
Pemprov Sulbar berharap PLN segera melakukan pelelangan PLTA di Mamuju dan melibatkan swasta dalam proyek Independent Power Producer (IPP) pembangkit EBT di daerah tersebut.
Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar menekankan keseriusan pemerintah pusat dan PLN untuk mendukung pengembangan pembangkit EBT serta memberikan kepercayaan kepada para investor yang mengalami penurunan kepercayaan kepada pemerintah provinsi akibat lambannya progres usulan investasi mereka.
Sementara itu, Executive Vice President Konstruksi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, Weddy Bernadi Sudirman menyampaikan, PLN bersama Kementerian ESDM sedang menyusun revisi RUPTL.
Mengingat potensi EBT di Sulbar, Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan IUP Makassar untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.
Weddy menegaskan komitmen PLN dan pemerintah untuk mendukung NET ZERO EMISSION pada tahun 2060. Dia berharap pemerintah provinsi membuat regulasi yang melarang perambahan hutan di wilayah tangkapan hujan sungai untuk PLTA yang akan dilelang atau dibangun di Sulbar.
Sementara, Vice President Energi Hidro PLN Pusat, Hendro Prasetyawan juga menyampaikan, PLN akan membangun backbone dengan kapasitas yang lebih besar untuk mendukung permintaan daya yang semakin meningkat dari sektor industri di regional Sulawesi.
Olehnya itu, dirinya akan segera berkoordinasi dengan IUP PLN Makassar untuk mengkoordinasikan permintaan Pemprov Sulbar dalam pengembangan sektor energi di wilayah tersebut. (*)
Laporan: Dirman
