PANGKEP || Mediasuaranegeri.com – DPRD Pangkep laksanakan Sidang paripurna penandatanganan persetujuan bersama kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja perubahan (KU-APBD P) dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan (PPAS P) tahun anggaran 2021 di ruang sidang A gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkep, Selasa (21/9/21).
Sidang paripurna tersebut di pimpin langsung Ketua DPRD Pangkep Haris Gani yang dihadiri Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau berserta Forkopimda dan Kapala OPD dengan mengedepankan protokol kesehatan dengan ketat.
Bupati Pangkep MYL dalam sambutannya menyampaikan, kesepakatan bersama ini merupakan wujud komitmen bersama dan kepatuhan terhadap amanah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Olehnya itu, ia memberikan apresiasi kepada anggota DPRD dan tim anggaran atas tersusunnya KU APBD P dan PPA S ini.
Diharapkan, penyusunan RAPBD P 2021 ini dapat berjalan optimal sesuai dengan KU APBD – PPAS P sehingga kepentingan rakyat terlayani secara maksimal dan membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Juru bicara DPRD Pangkep, H Syahruddin menyampaikan, KU APBD P dan PPAS P mengacu pada peraturan pada perubahan rencana kerja Pemkab Pangkep yang ditetapkan melalui peraturan bupati nomor 27 tahun 2021.
Arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan untuk pemulihan sosial ekonomi at dan penguatan program prioritas layanan dasar peningkatan kualitas hidup, mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya dan penurunan ketimpangan wilayah.
Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah, dimaksudkan untuk menutupi deifisit anggaran yang disebabkan lebih besarnya belanja dari pada pendapatan.
Struktur KU APBD P dan PPAS TA 2021 setelah pembahasan, Pendapatan sebesar Rp1 trilyun 358 M. PAD sebesar Rp212 M, pendapatan transfer sebesar Rp 1 trilyun 92 milyar.
Belanja birokrasi Rp 1 trliyun 49 milyar, belanja modal Rp 198 milyar. Belanja tak terduga Rp 9 milyar. Belanja transfer Rp155 milyar.
Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 103 milyar. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 50 milyar. Pembiayaan netto sebesar Rp 53 milyar.[*/Irwan]
